Nyawa, Bangsa, dan Panggilan Jiwa Kolektif

Asap masih mengepul entah di mana. Sirene melengking di kejauhan, atau mungkin hanya dalam kepala kita. Di layar gawai, sebuah tubuh terbaring. Diam. Kaku. Lalu datanglah angka-angka, statistik yang dingin dan rapi, mencoba memberi nama pada kekosongan. Satu lagi. Selalu ada satu lagi.

​Maka, seperti sebuah ritual yang membosankan, jari-jari mulai menuding. Ini salah mereka. Itu karena dia. Salahkan sistemnya, salahkan aparatnya, salahkan nasibnya yang sial. Debat kusir meledak di warung kopi digital, riuh rendah suara para ahli yang tak pernah kita tahu namanya. Kita sibuk mencari kambing hitam, seolah dengan menemukannya, darah yang tumpah bisa kembali menjadi denyut nadi.

​Tapi mungkin pertanyaannya salah. Mungkin sudah saatnya kita berhenti, menarik napas dalam-dalam di tengah polusi kebencian ini, dan berhenti bertanya “siapa salah, siapa benar?” Ada titik di mana pertanyaan itu menjadi tak relevan, menjadi sekadar kebisingan yang menutupi sunyi yang lebih dalam. Pertanyaan yang sesungguhnya menusuk ulu hati adalah: “Apa yang sedang bangsa ini pelajari dari semua luka yang menganga ini?”

​Setiap nyawa yang padam di jalanan, di ujung laras senjata, atau dalam kesunyian sel penjara, adalah sebuah kalimat yang tak selesai. Hannah Arendt pernah membisikkan bahwa politik semestinya menjadi panggung di mana manusia tampil utuh, dengan segala kerapuhan dan keagungannya. Tapi di negeri yang gemar merayakan seremoni ini, panggung itu lebih sering menjadi arena jagal. Manusia direduksi. Bukan lagi nama, bukan lagi mimpi, bukan lagi tangis seorang ibu. Ia menjadi angka korban untuk siaran pers, menjadi grafis di laporan akhir tahun, menjadi pion yang digeser dalam catur kekuasaan yang tak pernah kita pahami aturannya.

​Inilah yang oleh Paulo Freire disebut sebagai dehumanisasi struktural. Sebuah mesin raksasa yang tak punya wajah, yang terus berputar, dan tubuh-tubuh rakyat kecillah yang menjadi pelumasnya. Kita marah, tentu saja. Kemarahan adalah reaksi paling jujur dari nurani yang terluka. Kita resah. Tapi di antara kemarahan dan keresahan itu, ada sebuah kesadaran pahit yang merayap: ketidakadilan ini bukan lagi sekadar soal siapa yang duduk di singgasana. Ini soal bagaimana kita, sebagai sebuah kolektif, membiarkan nurani kita menjadi kapalan, tumpul oleh paparan tragedi yang diulang-ulang hingga menjadi biasa. Biasa saja.

​“Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikirannya, apalagi dalam perbuatannya.” Suara Pramoedya dari pengasingan di Pulau Buru itu kembali berdengung, menghantui malam-malam kita yang gelisah. Apa arti semua gelar yang kita sandang, semua buku yang kita baca, jika pikiran kita masih mengizinkan sebuah nyawa dianggap lebih murah dari yang lain? Apa artinya pekik “merdeka!” yang kita teriakkan setiap Agustus, bila kita belum merdeka dari hasrat untuk saling meniadakan? Apa gunanya sebuah bangsa, jika kita tidak lagi saling menjaga?

​Sejarah, kata Yuval Harari, adalah jalinan “kisah bersama” yang kita sepakati untuk dipercayai. Nasionalisme adalah salah satu kisah terkuat. Ia bisa menjadi lem yang merekatkan ribuan pulau menjadi satu imajinasi. Tapi ia juga bisa menjadi racun, ketika kisah itu menuntut darah sebagai materainya. Ketika “kita” didefinisikan dengan menunjuk siapa “mereka”. Di sinilah siklus kekerasan menemukan bahan bakarnya. Di sinilah René Girard mengingatkan kita tentang mekanisme purba manusia: mencari kambing hitam. Melampiaskan seluruh frustrasi, ketakutan, dan kegagalan kolektif pada satu tubuh, satu kelompok, yang dianggap sebagai sumber segala masalah. Tubuh itu dikorbankan, dan untuk sesaat, kita merasa lega. Sampai keresahan baru datang, dan kita butuh korban baru. 

​Lingkaran setan. Terus berputar.

​Mungkinkah ada jalan keluar? Bhagavad Gita menawarkan sebuah perspektif yang menggetarkan: penderitaan bukanlah hukuman, melainkan panggilan. Setiap luka adalah ujian. Setiap tragedi adalah pertanyaan kosmik yang diajukan kepada jiwa sebuah bangsa. Dharma kita sedang diuji. Di persimpangan jalan yang berlumuran darah ini, jalan mana yang akan kita pilih? Jalan pengulangan siklus kekerasan yang membosankan, atau jalan belas kasih yang menuntut keberanian untuk memaafkan dan melihat ke dalam?

​Setiap nyawa yang gugur, entah di tengah demonstrasi yang riuh atau di sudut jalan yang sepi, adalah guru sunyi bagi bangsa ini. Ia tidak berteriak, tidak berpidato. Kehadirannya yang beku adalah pelajaran paling telak tentang kerapuhan kita. Ia mengingatkan kita bahwa di balik semua perbedaan bendera, ideologi, dan keyakinan, kita semua berbagi takdir yang sama: kita adalah makhluk fana yang mendamba untuk hidup dalam damai.

​Lalu ke mana kita harus berpaling? Ironisnya, jawabannya sudah lama tergantung di dinding-dinding sekolah, di kantor-kantor kelurahan, diucapkan dengan suara lantang namun tanpa jiwa dalam upacara-upacara. Pancasila. Bukan sebagai mantra sakti atau slogan mati. Ia adalah kompas moral yang, jika kita cukup jujur untuk mengakuinya, lebih sering kita khianati daripada kita hayati.

​Sila pertama bukan sekadar pengakuan akan adanya Tuhan, tapi sebuah getaran di dalam dada bahwa setiap tarikan napas, setiap nyawa, adalah sakral. Sesuatu yang suci. Sila kedua bukan tentang retorika hak asasi manusia di forum internasional, tapi tentang keberanian untuk tidak membuang muka ketika melihat sesama kita direndahkan martabatnya. Sila ketiga bukan soal seragam dan baris-berbaris, tapi panggilan untuk terus menenun persatuan di tengah godaan untuk memperlebar jurang. Sila keempat adalah pengingat bahwa kebijaksanaan lahir dari musyawarah, dari kesediaan untuk mendengar, bukan dari bogem mentah atau suara paling keras. Dan sila kelima, oh, sila kelima adalah sebuah teriakan yang paling lantang: keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Bukan keistimewaan bagi segelintir orang, bukan ketimpangan yang begitu curam sehingga memakan korban.

​Jika bangsa ini ingin menjadi dewasa, bukan sekadar besar, maka tugas kita adalah menurunkan Pancasila dari langit seremonial. Membawanya pulang. Ia harus ikut duduk di meja makan ketika kita berebut lauk terakhir. Ia harus ikut terjebak macet di jalan raya ketika klakson saling bersahutan karena semua ingin menjadi yang paling cepat. Ia harus ikut nongkrong di warung kopi ketika obrolan santai perlahan berubah menjadi caci maki.

​Ujian kebangsaan yang sesungguhnya tidak ada di dalam pidato para pejabat atau di atas spanduk yang megah. Ujian itu ada dalam cara kita memperlakukan kasir minimarket, dalam kesabaran kita mengantre, dalam cara kita merespons berita duka tentang orang yang tak kita kenal. Di situlah letak bangsa: dalam interaksi sehari-hari yang banal namun menentukan. 

​Semoga kita belajar dari luka yang tak kunjung kering ini. Semoga bangsa ini menemukan cara untuk hadir secara utuh, bukan hanya bereaksi secara sporadis. Semoga politik, suatu hari nanti, kembali menjadi ruang bagi kemanusiaan untuk dirayakan, bukan sekadar arena perebutan kuasa yang brutal.

​Dan semoga, di atas segalanya, kita tidak pernah lupa: di balik setiap tubuh yang terbaring kaku, ada sebuah jiwa yang terbang, membisikkan pesan terakhirnya kepada kita semua—betapa rapuhnya hidup ini, dan betapa tak ternilainya setiap kesempatan yang kita punya untuk merawat satu sama lain.