Jalanan Adalah Kelas, Kesadaran Adalah Api

Ada yang berdesir di udara negeri ini. Sesuatu yang tua, sekaligus baru. Sebuah gumam yang perlahan menjadi koor, sebuah bisik yang menebal hingga menjelma pekik. Dan ketika saya memejamkan mata, hiruk-pikuk ini, drama yang tersaji di layar gawai dan di persimpangan jalan ini, seolah memutar kembali sebuah naskah lama dari seorang pemikir Brasil nun jauh di sana. Paulo Freire, namanya. Ia tak pernah menjejakkan kaki di sini, tapi gagasannya tentang kesadaran terasa begitu fasih mengeja apa yang sedang terjadi di hadapan kita.

​Freire pernah berkata, manusia melintasi tiga tahap kesadaran. Sebuah perjalanan spiritual sekaligus politis. Dan melihat panggung republik hari-hari ini, kita seperti sedang menyaksikan ketiga babak itu dimainkan serentak, tumpang tindih dalam sebuah orkestrasi yang bising dan penuh gairah.

​Babak pertama adalah panggung kesadaran naif.

​Inilah panggung sunyi di mana rakyat adalah penonton yang khusyuk. Di atas sana, para pejabat adalah aktor utama, mengucapkan dialog-dialog kebijakan yang tak selalu mereka pahami. Pajak dinaikkan? Tentu saja, negara butuh uang. Tunjangan pejabat membengkak sementara harga beras mencekik? Mungkin perhitungannya rumit, kita orang kecil mana tahu. Kebijakan A, B, atau C terasa janggal dan menyakitkan? Ah, itu “aturan dari atas”, sebuah titah yang turun dari langit birokrasi, tak tersentuh dan tak tergugat.

​Dalam kesadaran naif, negara adalah entitas abstrak yang agung. Pemerintah adalah bapak yang tahu segalanya. Dan rakyat? Rakyat adalah anak-anak manis yang hanya perlu patuh. Setiap lembar peraturan adalah sabda. Setiap ketukan palu adalah takdir. Pertanyaan “mengapa?” dianggap lancang. Pertanyaan “untuk siapa?” dianggap subversif. Di sini, politik adalah urusan elite, bukan urusan perut yang melilit di pagi hari. Rakyat menerima nasibnya seperti menerima datangnya pagi atau datangnya malam. Begitulah adanya, memang sudah begitu dari sananya. Ini adalah kepasrahan yang nyaman, sebuah tidur pulas dalam buaian ilusi bahwa semua akan baik-baik saja selama kita tidak banyak bertanya.

​Namun, derita punya daya tahannya sendiri. Ketika penindasan terasa terlalu berat untuk diterima sebagai “aturan” semata, panggung pun bergeser.

​Masuklah babak kedua: panggung kesadaran mistik.

​Di sini, ketika logika tak lagi mampu menjelaskan mengapa hidup semakin sulit sementara etalase kekuasaan semakin gemerlap, manusia lari ke langit. Ketidakadilan di bumi dicarikan penjelasannya di aras metafisik. Kemiskinan ini? Ini bukan salah kebijakan, ini “takdir” yang telah digariskan. Korupsi merajalela? Ini “ujian” dari Yang Maha Kuasa untuk menguji kesabaran kita. Pejabat yang zalim? Ia hanya menjalankan skenario ilahi, dan kelak akan ada ganjarannya di akhirat.

​Kesadaran mistik adalah selimut tebal yang menghangatkan tubuh dari dinginnya kenyataan. Ia mengubah kemarahan menjadi doa, mengubah tuntutan menjadi harapan. Rakyat tidak lagi menatap gedung parlemen dengan mata menyelidik, melainkan menengadahkan tangan ke angkasa dengan pasrah. Energi perlawanan disublimasikan menjadi ritus-ritus spiritual. Ini adalah bentuk pertahanan diri yang paling purba: ketika kau tak bisa mengubah duniamu, kau ubah caramu memandang dunia itu. Kau bungkus luka dengan perban keyakinan bahwa semua ini adalah bagian dari sebuah rencana besar yang tak terpahami. Politik menjadi misteri ilahi, dan pejabat negara adalah wayang yang digerakkan oleh dalang tak kasat mata.

​Tapi api tak selamanya bisa disembunyikan dalam sekam. Dan panggung ketiga inilah yang paling mendebarkan. Inilah babak di mana sejarah seringkali dibelokkan: lahirnya kesadaran kritis.

​Kesadaran ini lahir dari sengatan langsung. Ia tak lahir dari ruang seminar ber-AC atau dari buku-buku tebal filsafat. Ia lahir di pasar ketika seorang ibu tak sanggup lagi membeli minyak goreng. Ia lahir di antrean SPBU ketika harga bahan bakar melambung tanpa penjelasan yang masuk akal. Ia lahir dari unggahan di media sosial yang menunjukkan kemewahan hidup seorang pejabat, yang kontras dengan berita penggusuran di kampung sebelah. 

Kesadaran kritis adalah momen “Eureka!” kolektif. Momen ketika rakyat sadar bahwa kebijakan publik tidaklah netral, tidak turun dari langit seperti hujan. Kebijakan adalah produk pilihan, produk negosiasi, dan seringkali, produk kepentingan segelintir orang. Rakyat yang tadinya naif dan masa bodo, yang merasa politik tak ada urusannya dengan sepiring nasi di rumah, tiba-tiba terbangun. Mereka tersadar bahwa harga mi instan yang mereka makan setiap hari ditentukan oleh perdebatan sengit di gedung berpendingin udara itu.

​Dan di sinilah jalanan mengambil perannya. Sejak dahulu kala hingga hari ini, jalanan adalah ruang kelas politik yang paling jujur dan paling brutal. Aspal adalah papan tulisnya, spanduk adalah buku teksnya, dan orasi adalah kuliahnya. Di jalanan, seorang mahasiswa, seorang buruh, seorang pedagang kaki lima, seorang ibu rumah tangga, semua menjadi murid sekaligus guru. Mereka belajar bahwa suara mereka, ketika disatukan, memiliki daya getar yang mampu menggoyahkan istana.

​Media sosial menjadi megafonnya. Orkestrasi demokrasi tak lagi hanya milik partai politik. Ia kini milik gerombolan tagar, milik meme-meme satire yang lebih tajam dari editorial koran, milik utas-utas panjang yang membongkar anggaran dengan bahasa yang bisa dipahami semua orang. Di ruang-ruang digital inilah kesadaran kritis dipupuk, disebarkan, dan ditajamkan. Informasi bukan lagi monopoli penguasa; ia telah menjadi milik bersama.

​Inilah momennya. Momen ketika kesadaran naif yang menerima begitu saja dan kesadaran mistik yang pasrah pada takdir, terkikis oleh satu pertanyaan sederhana namun fundamental: kebijakan ini menguntungkan siapa?

​Pertanyaan itulah yang menjadi bahan bakar bagi tuntutan “revolusi mental”. Bukan revolusi mental untuk rakyat yang sudah babak belur, melainkan revolusi mental bagi para pejabat negara itu sendiri. Kesadaran kritis rakyat menuntut mereka untuk kembali ke khitahnya, kembali pada tugas dan fungsi utama mereka: mendahulukan kepentingan rakyat agar dapat hidup layak, sejahtera, aman, dan damai.

Sebab, apa yang dipertontonkan seringkali adalah sebuah pengkhianatan. Jabatan yang seharusnya menjadi amanah untuk melayani, justru dilihat sebagai kesempatan. Mumpung ada kesempatan menjabat! Sebuah mentalitas aji mumpung yang mengubah abdi negara menjadi tuan, dan rakyat yang seharusnya menjadi tuan justru menjadi abdi yang membiayai kemewahan mereka melalui pajak.

​Kesadaran kritis adalah antitesis dari mentalitas busuk itu. Ia adalah pengingat bahwa kekuasaan itu tidak abadi, dan kesabaran rakyat ada batasnya. Ia adalah alarm yang berbunyi nyaring, memberitahu bahwa kapal negara ini sedang oleng, dikemudikan oleh para nakhoda yang lebih sibuk menghitung harta karun di palka ketimbang membaca peta menuju pulau kesejahteraan bersama.

​Fenomena yang kita saksikan hari ini bukanlah sekadar amarah sesaat. Ia adalah proses pendewasaan sebuah bangsa. Sebuah perjalanan dari kepolosan, melalui kabut mistisisme, menuju sebuah fajar pencerahan di mana rakyat akhirnya sadar akan kekuatannya sendiri.

​Jalanan telah menjadi kelas. Dan di kelas itu, pelajaran terpenting sedang diajarkan: bahwa nasib bukanlah sesuatu yang harus diterima, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan. Dan kesadaran, sekali ia menyala, tak mudah lagi untuk dipadamkan. Ia akan terus merambat, mencari celah, membakar apa-apa yang lapuk, hingga fajar yang sesungguhnya tiba.